Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.
Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaanKinerja koprasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak.[rujukan?] Organisasi koperasi yang khas dari suatu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar yang khusus.[1]
Secara umum, Variabel kinerja koperasi yang di ukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif).[rujukan?] Keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset, dan sisa hasil usaha.[rujukan?] Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan pangsa (share) koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional.[rujukan?] Demikian pula dampak dari koperasi (cooperative effect) terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang di sajikan.[rujukan?] Dengan demikian variabel kinerja koperasi cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha.[2]
Fungsi dan peran koperasi
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:
• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
• Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
• Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
• Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
• Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.
Prinsip koperasi
Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:
• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
• Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
• Kemandirian.
• Pendidikan perkoprasian.
• kerjasama antar koperasi.
Jenis-jenis koperasi
Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.
• Koperasi Simpan Pinjam
• Koperasi Konsumen
• Koperasi Produsen
• Koperasi Pemasaran
• Koperasi Jasa
Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil menengah(UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.
Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.
Daftar isi
[sembunyikan]
• 1 Sumber modal koperasi
• 2 Mekanisme pendirian koperasi
• 3 Pengurus koperasi
• 4 Sejarah berdirinya koperasi dunia
• 5 Gerakan koperasi di Indonesia
• 6 Perangkat organisasi koperasi
• 7 Lambang koperasi Indonesia
• 8 Referensi
[sunting] Sumber modal koperasi
Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal.[rujukan?] Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.[rujukan?]
Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:
• Simpanan Pokok
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.[rujukan?] Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.[rujukan?]
• Simpanan Wajib
Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya.[rujukan?] Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.[rujukan?]
• Simpanan khusus/lain-lain misalnya:Simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurba, dan Deposito Berjangka.[rujukan?]
• Dana Cadangan
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.[rujukan?]
• Hibah
Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.[rujukan?]
adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:
• Anggota dan calon anggota[rujukan?]
• Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi[rujukan?]
• Bank dan Lembaga keuangan bukan banklembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku[rujukan?]
• Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku[rujukan?]
• Sumber lain yang sah[rujukan?]
[sunting] Mekanisme pendirian koperasi
Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap.[rujukan?] Pertama-tama adalah pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 anggota.[rujukan?] Kedua, Para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi ( ketua, sekertaris, dan bendahara ).[rujukan?] Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu.[rujukan?] Lalu meminta perizinan dari negara.[rujukan?] Barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar.[rujukan?]
[sunting] Pengurus koperasi
Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota.[rujukan?] Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota Pengurus dari kalangan anggota sendiri.[rujukan?] Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-calon yang berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkupan, sedangkan ternyata bahwa yang dapat memenuhi syarat-syarat ialahmereka yang bukan anggota atau belum anggota koperasi (mungkin sudah turut dilayani oleh koperasi akan tetapi resminya belum meminta menjadi anggota).[rujukan?] Dalam hal dapatlah diterima pengecualian itu dimana yang bukan anggota dapat dipilih menjadi anggota pengurus koperasi.[3]
[sunting] Sejarah berdirinya koperasi dunia
Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia.[rujukan?]
Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) – dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris.[rujukan?] Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.[rujukan?]
Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya.[rujukan?] Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris.[rujukan?] Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch.[rujukan?] Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang.[rujukan?] Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.[rujukan?]
[sunting] Gerakan koperasi di Indonesia
Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak sepontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya.[rujukan?] Meraka mempersatukan diri untuk memperkaya dirinya sendiri, seraya ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.[rujukan?] Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang di timbulkan oleh sistem kapitalisme demikian memuncaknya.[rujukan?] Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara sepontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.[4]
Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negri (priyayi).[rujukan?] Ia terdorong oleh keinginanmya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi.[rujukan?] Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman.[rujukan?] Ia dibantu oleh seorang asisten Residen Belanda (Pamong Praja Belanda) Assisten-Residen itu sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bak Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.[rujukan?] Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekana para pengijon (pelepan uang). Ia juga menganjurkan merubah Bank tersebut menjadi koperasi.[rujukan?] Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik.[rujukan?] Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi.[rujukan?] Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyak Indonesia (BRI).[rujukan?] Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.[rujukan?]
Pada zaman Belanda pembentuk koperasai belum dapat terlaksana, karena: 1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.[rujukan?] 2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan kopeasi.[rujukan?] 3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.[5]
Koperasi menjamur kembali, tetapi pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.[rujukan?] Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia.[rujukan?] Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai.[rujukan?] Awalnya koperasi ini berjalan mulus.[rujukan?] Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.[rujukan?]
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya.[rujukan?] Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.[rujukan?]
[sunting] Perangkat organisasi koperasi
Rapat Anggota
Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.[rujukan?] Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas.[rujukan?]
Pengurus
Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan diserahi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dibidang organisasi maupun usaha.[rujukan?] Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.[rujukan?] Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota.[rujukan?] Atas persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi.[rujukan?] Namun pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota.[rujukan?]
Pengawas
Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus.[rujukan?] Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di rapat anggota.[rujukan?] Dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapatkan setiap laporan pengurus, tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga.[rujukan?] Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.[rujukan?]
Tugas dan wewenang perangkat organisasi koperasi diatur oleh AD/ART koperasi yang disesuaikan dengan idiologi koperasi. Dalam manajemen koperasi perangkat organisasi koperasi juga disebut sebagai tim manajemen[6]
Logo gerakan koperasi Indonesia
[sunting] Lambang koperasi Indonesia
Lambang gerakan koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut :
1. Roda Bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya.[rujukan?]
2. Rantai (di sebelah kiri): melambangkan ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa Anggota sebuah Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut, maka semua Anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama Anggota adalah hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka Padi dan Kapas akan mudah diperoleh.[rujukan?]
3. Kapas dan Padi (di sebelah kanan): menggambarkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah disebut makmur-sejahtera jika cukup sandang dan pangan.[rujukan?]
4. Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum. Semua Anggota koperasi harus adil dan seimbang antara "Rantai" dan "Padi-Kapas", antara "Kewajiban" dan "Hak". Dan yang menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam Perisai.[rujukan?]
5. Bintang dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti "tubuh", dan Bintang bisa diartikan "Hati".[rujukan?]
6. Pohon beringin sebagai simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut kayu (dari bahasa Arab "Hayyu"/kehidupan). Timbangan dan Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi.[rujukan?]
7. Koperasi Indonesia menandakan bahwa Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan Koperasi negara lain. Tata-kelola dan tata-kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa Indonesia harus punya tata-nilai sendiri.[rujukan?]
8. Warna merah dan putih yang menjadi bacground logo menggambarkan sifat nasional Indonesia.[rujukan?]
[sunting] Referensi
1. ^ Chaniago, Arifinal Ekonomi dan Koperasi(Bandung : CV Rosda Bandung 1983) hlm. 29
2. ^ Sito, Arifin. Tamba, Halomoan Koprasi teori dan peraktek (Jakarta: Erlangga 2001) hlm. 137
3. ^ Djazh, Dahlan Pengtahuan Koprasi (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hlm. 162,163
4. ^ Djazh, Dahlan Pengtahuan Koperasi (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hlm. 16
5. ^ Djazh, Dahlan Pengtahuan Perkoprasian (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1977) hlm. 26,27
6. ^ koperasi indonesia
Koperasi Indonesia :
Berbeda dengan koperasi pada umumnya, maka koperasi yang dimaksud oleh Pancasila dan UUD 45, sesuai gambar grafis superposisi tersebut diatas adalah merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu Masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara.
Pada dasarnya rakyat Indonesia memang bukan �homo ekonomikus� melainkan lebih bersifat �homo societas�, lebih mementingkan hubungan antar manusia ketimbang kepentingan materi/ekonomi (Jawa: Tuna sathak bathi sanak), contoh : membangun rumah penduduk dengan sistim gotong-royong (sambatan). Akibatnya di dalam sistem ekonomi liberal orang asli Indonesia menjadi termarginalkan tidak ikut dalam gerak operasional mainstream sistem ekonomi liberal yang menguasai sumber kesejahteraan ekonomi sehingga sampai kapanpun rakyat Indonesia tidak akan mengenyam kesejahteraan.
Oleh karena itu sistem ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga, yaitu bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.
Dengan demikian maka koperasi betul-betul menguasai sumber kesejahteraan/rejeki dari sistem ekonomi itu dan dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali, tetapi sangat dipersyaratkan bahwa sistem pengeloaannya haruslah benar dan tertib tanpa kecurangan.
Sebagai contoh pengalaman atas pengelolaan sebuah koperasi yang benar dan tertib adalah Kosudgama (Koperasi Serba Usaha Dosen Gadjah Mada).
Tabel 1. Keanggotaan Kosudgama 1998 � 2002
Tahun
Anggota Biasa
Anggota Luar Biasa (LB)
Jumlah
1998
883 (87%)
127 (13%)
1010 (100%)
1999
1016 (69%)
455 (31%)
1471 (100%)
2000
1170 (42%)
1624 (58%)
2794 (100%)
2001
2002
1285 (32%)
1.371 (26%)
2778 (68%)
3.961 (74%)
4063 (100%)
5.332 (100%)
Sumber: Kosudgama Laporan Tahunan 2001-2002, Periode Kepengurusan 2000-2002
Tabel 2. Pinjaman Kepada Anggota (juta rupiah)
Tahun
Pinjaman
Jasa
Jumlah Peminjam
Rata-rata Pinjaman
SHU
1998
1.036,75
412,43
422
2,46
130,97
1999
2.872,19
1.252,30
823
3,49
728,94
2000
6.498,70
3.159,19
1.514
4,29
2.999,32
2001
2002
7.311,88
11.846.542
3.513,19
3.541.490
1.478
1.936
4,95
5,97
3.043,55
1.480.10
Sumber: Laporan Tahunan Kosudgama 2001- 2002
Dari pengalaman KOSUDGAMA dapat ditarik pelajaran bahwa:
Pertama : kesungguhan kerja pengurus dan staf serta kesetiaan mereka pada prinsip-prinsip koperasi, yaitu bekerjasama dengan ikhlas dan jujur demi kepentingan anggota.
Kedua : KOSUDGAMA adalah koperasi kumpulan orang, bukan organisasi yang terutama dibentuk untuk menghimpun modal, jadi memenuhi prinsip-prinsip dasar koperasi.
Dengan demikian sebagai salah satu pilar dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi Indonesia merupakan sakaguru perekonomian rakyat yang paling strategis untuk menjamin terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Gambaran lebih konkrit dari wujud Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur adalah apabila setiap anggota keluarga memperoleh penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan keluarga dengan cukup dalam memenuhi 5 jenis kebutuhan dasar hidupnya, yaitu di bidang 1.pangan (cukup gizi), 2.pakaian (pantas, sehat, sopan), 3.perumahan (sehat, aman, nyaman), 4.kesehatan (fisik, mental, lingkungan), dan 5.pendidikan (gratis selama 9 � 15 tahun pertama).
Pengelolaan untuk memenuhi kelima jenis kebutuhan dasar anggota koperasi itu dapat diatur untuk memenuhi 5 jenis kebutuhan pokok yang lain, yaitu : 1.penyediaan lapangan kerja, 2.jaminan sosial, 3.transportasi dan komunikasi, 4.informasi dan pengetahuan umum, 5.pengembangan pribadi. Peningkatan kebutuhan-kebutuhan lain ini akan dapat semakin meningkatkan pendapatan keluarga dan sekaligus untuk memanfaatkan potensi kinerja yang dimiliki tiap anggota koperasi yang hingga kini masih tersia-siakan karena tidak terprogram.
Andil dari negara adalah hak guna pemanfaatan kekayaan alam baik di darat maupun di laut yang dibutuhkan oleh koperasi dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar hidup maupun kelima kebutuhan pokok para anggotanya, dan berupa fasilitas kemudahan bagi terselenggaranya kerja koperasi antara lain modal dana baik hibah maupun pinjaman lunak.
6. Pengelolaan Koperasi Indonesia :
Sebagaimana disebutkan di depan bahwa koperasi Indonesia sebagai lembaga ekonomi yang mampu mewujudkan Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur apabila dikelola secara benar dan tertib. Oleh karena itu perlu diberikan arah dan pedoman yang benar agar selalu dapat dikendalikan dan diluruskan setiap kali terjadi penyimpangan.
Sebagai arahan yang benar antara lain dapat dikutipkan beberapa Kesimpulan dan Penutup� dari penulisan �Sistem Ekonomi Indonesia dengan moral Pancasila� (bab 3) dalam buku EKONOMI PANCASILA (Landasan Pikir & Misi Pendirian) PUSTEP UGM sebagai berikut :
a. Reformasi ekonomi mempunyai tujuan kembar yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan sekaligus menghapus berbagai ketidakadilan ekonomi dengan tujuan akhir terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
b. Reformasi ekonomi Indonesia adalah pembaruan berbagai aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat. Aturan-aturan main ini secara keseluruhan dibakukan dalam Sistem Ekonomi Pancasila.
c. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancsila yang akan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia.
d. Ideologi Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan (Mukadimah) UUD 1945, merupakan pegangan dan landasan strategi pembangunan nasional. Namun demikian strategi pembangunan nasional yang dilandasi ideologi nasional Pancasila belum pernah benar-benar diterima dan dilaksanakan secara ikhlas oleh seluruh warga bangsa.
e. Visi masa depan yang jernih hanya dapat diproyeksikan dengan menggunakan ideologi Pancasila yang setiap pelakunya berusaha mewujudkannya dalam tindakan konkrit kehidupan sehari-hari terutama dengan menunjuk pada ajaran-ajaran moral agama.
Dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2 UUD 1945), tanpa kecuali. Pengertian Ini mengandung konsekuensi bahwa segenap tenaga kerja Indonesia harus habis terserap dalam sistem ekonomi Pancasila yang terdiri atas tiga pilar ekonomi tersebut.
Dalam pilar ekonomi negara unsur tenaga kerjanya tentu selektif dan terbatas. Begitu pula dalam pilar ekonomi swasta kebutuhan tenaga kerjanya tentu juga selektif dan terbatas karena harus mampu bekerja secara efisien, efektif dan produktif guna mencapai daya saing yang cukup tinggi dalam dunia perdagangan dan usahanya.
Apabila dalam kedua pilar tersebut diatas kebutuhan tenaga kerjanya terbatas maka dalam pilar ekonomi rakyat atau koperasi penyerapan tenaga kerjanya tidak boleh terbatas karena tidak boleh terjadi adanya tenaga kerja yang tidak mendapat pekerjaan. Sebagai konsekuensinya maka segenap warga negara harus menjadi anggota koperasi Indonesia.
Dengan demikian maka pola pengelolaan koperasi Indonesia dituntut untuk mampu menciptakan suatu sistem manajemen sedemikian sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk keperluan itu dibutuhkan bantuan dari Lembaga Perguruan Tinggi yang terkait dengan masalah tersebut.
7. Penutup :
a. Kesimpulan :
Dari uraian singkat tersebut diatas secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :
1). Penyelenggaraan koperasi yang terjadi hingga sekarang di Indonesia belum sesuai dengan maksud Amanat 1945, yaitu Ekonomi Pancasila, oleh karenanya belum mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2). Sistem koperasi Indonesia yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Amanat 1945 diyakini dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, karena semua unsur-unsur yang diperlukan bagi penyelenggaraannya sudah tersedia di dalam negeri, tinggal sistem pengelolaan beserta aturan mainnya.
3). Diperlukan pemikiran-pemikiran baru dan konsep-konsep baru yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan dasar sebagaimana dimaksud dalam pengertian Amanat 1945 sehingga rakyat/setiap warga negara dapat dijamin untuk memperoleh hak-haknya melalui keanggotaannya dalam koperasi Indonesia.
4). Diperlukan persiapan yang matang bagi terselenggaranya sistem koperasi Indonesia melalui studi induktif logis maupun deduktif baik formal maupun tradisional kultural.
5). Diperlukan pengertian dan goodwill dari Pemerintah dan semua fihak untuk mengerti dan mendukung serta berpartisipasi aktif dalam usaha pengembangan konsep baru ekonomi Pancasila agar dapat segera mengatasi krisis m
Rabu, 20 Oktober 2010
Arti, Pengertian, Definisi, Fungsi dan Peranan Koperasi / Koprasi Indonesia dan Dunia - Ilmu Ekonomi Koperasi / Ekop
Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko / co dan operasi / operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Berikut di bawah ini adalah landasan koperasi indonesia yang melandasi aktifitas koprasi di indonesia.
- Landasan Idiil = Pancasila
- Landasan Mental = Setia kawan dan kesadaran diri sendiri
- Landasan Struktural dan gerak = UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1
A. Fungsi Koperasi / Koprasi
1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia
2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia
4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi
B. Peran dan Tugas Koperasi / Koprasi
1. Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada
Berikut di bawah ini adalah landasan koperasi indonesia yang melandasi aktifitas koprasi di indonesia.
- Landasan Idiil = Pancasila
- Landasan Mental = Setia kawan dan kesadaran diri sendiri
- Landasan Struktural dan gerak = UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1
A. Fungsi Koperasi / Koprasi
1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia
2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia
4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi
B. Peran dan Tugas Koperasi / Koprasi
1. Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada
BAB II PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
KOPERASI, GOTONG ROYONG DAN TOLONG MENOLONG
Koperasi
mengandung makna “kerja sama”, ada juga mengartikan ‘menolong satu sama lain’. Arti kerjasama bisa berbeda-beda tergantung dari cabang ilmunya.
Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi :
- Fungsi Sosial
- Fungsi Ekonomi
- Fungsi Politik
- Fungsi Etika
Gotong Royong
Menurut Mubyarto
Gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama
Tolong Menolong
Menurut Mubyarto :
Tolong-menolong atau bantu membantu menunjukkan pada pencapaian tujuan perorangan
Gotong royong dan tolong menolong lebih bertujuan sosial, bukan bertujuan ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan ekonomi yang lebih konkrit
PENGERTIAN KOPERASI
Definisi ILO (International Labour Organization)
Definisi Chaniago
Definisi Dooren
Definisi Hatta
Definisi Munkner
Definisi UU No. 25/1992
Definisi ILO (International Labour Organization)
Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :
Koperasi adalah perkumpulan orang-orang
Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan
Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai
Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis
Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan
Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang
Definisi Arifinal Chaniago (1984)
Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya
Definisi P.J.V. Dooren
There is no single definition (for coopertive) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective
Definisi Hatta (Bapak Koperasi Indonesia
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’
Definisi Munkner
Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong
Definisi UU No. 25/1992
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan
5 Unsur Koperasi Indonesia
Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise)
Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi
Koperasi Indonesia koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”
Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”
Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan
TUJUAN KOPERASI
Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
UU No. 25/1992 Pasal 4 Fungsi Koperasi
Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
Memperkokoh perekonomian rakyat sbg dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sbg sokogurunya
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
Prinsip Munkner
Prinsip Rochdale
Prinsip Raiffeisen
Prinsip Herman Schulze
Prinsip ICA (International Cooperative Allience)
Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967
Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992
PRINSIP-PRINSIP MUNKNER
Keanggotaan bersifat sukarela
Keanggotaan terbuka
Pengembangan anggota
Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis
Koperasi sbg kumpulan orang-orang
Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi
Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
Perkumpulan dengan sukarela
Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
Pendidikan anggota
PRINSIP ROCHDALE
Pengawasan secara demokratis
Keanggotaan yang terbuka
Bunga atas modal dibatasi
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
Penjualan sepenuhnya dengan tunai
Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
Netral terhadap politik dan agama
PRINSIP RAIFFEISEN
Swadaya
Daerah kerja terbatas
SHU untuk cadangan
Tanggung jawab anggota tidak terbatas
Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
Usaha hanya kepada anggota
Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang
PRINSIP HERMAN SCHULZE
Swadaya
Daerah kerja tak terbatas
SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
Tanggung jawab anggota terbatas
Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota
PRINSIP ICA
Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)
SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing
Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional
PRINSIP / SENDI KOPERASI MENURUT UU NO. 12/1967
Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi
Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
Adanya pembatasan bunga atas modal
Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri
PRINSIP KOPERASI UU NO. 25 / 1992
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
Kemandirian
Pendidikan perkoperasian
Kerjasama antar koperasi
Koperasi
mengandung makna “kerja sama”, ada juga mengartikan ‘menolong satu sama lain’. Arti kerjasama bisa berbeda-beda tergantung dari cabang ilmunya.
Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi :
- Fungsi Sosial
- Fungsi Ekonomi
- Fungsi Politik
- Fungsi Etika
Gotong Royong
Menurut Mubyarto
Gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama
Tolong Menolong
Menurut Mubyarto :
Tolong-menolong atau bantu membantu menunjukkan pada pencapaian tujuan perorangan
Gotong royong dan tolong menolong lebih bertujuan sosial, bukan bertujuan ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan ekonomi yang lebih konkrit
PENGERTIAN KOPERASI
Definisi ILO (International Labour Organization)
Definisi Chaniago
Definisi Dooren
Definisi Hatta
Definisi Munkner
Definisi UU No. 25/1992
Definisi ILO (International Labour Organization)
Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :
Koperasi adalah perkumpulan orang-orang
Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan
Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai
Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis
Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan
Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang
Definisi Arifinal Chaniago (1984)
Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya
Definisi P.J.V. Dooren
There is no single definition (for coopertive) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective
Definisi Hatta (Bapak Koperasi Indonesia
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’
Definisi Munkner
Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong
Definisi UU No. 25/1992
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan
5 Unsur Koperasi Indonesia
Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise)
Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi
Koperasi Indonesia koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”
Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”
Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan
TUJUAN KOPERASI
Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
UU No. 25/1992 Pasal 4 Fungsi Koperasi
Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
Memperkokoh perekonomian rakyat sbg dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sbg sokogurunya
Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI
Prinsip Munkner
Prinsip Rochdale
Prinsip Raiffeisen
Prinsip Herman Schulze
Prinsip ICA (International Cooperative Allience)
Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967
Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992
PRINSIP-PRINSIP MUNKNER
Keanggotaan bersifat sukarela
Keanggotaan terbuka
Pengembangan anggota
Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis
Koperasi sbg kumpulan orang-orang
Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi
Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
Perkumpulan dengan sukarela
Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
Pendidikan anggota
PRINSIP ROCHDALE
Pengawasan secara demokratis
Keanggotaan yang terbuka
Bunga atas modal dibatasi
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
Penjualan sepenuhnya dengan tunai
Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
Netral terhadap politik dan agama
PRINSIP RAIFFEISEN
Swadaya
Daerah kerja terbatas
SHU untuk cadangan
Tanggung jawab anggota tidak terbatas
Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
Usaha hanya kepada anggota
Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang
PRINSIP HERMAN SCHULZE
Swadaya
Daerah kerja tak terbatas
SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
Tanggung jawab anggota terbatas
Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota
PRINSIP ICA
Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)
SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing
Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional
PRINSIP / SENDI KOPERASI MENURUT UU NO. 12/1967
Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi
Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
Adanya pembatasan bunga atas modal
Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri
PRINSIP KOPERASI UU NO. 25 / 1992
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
Kemandirian
Pendidikan perkoperasian
Kerjasama antar koperasi
EKONOMI KOPERASI - PRESENTATION TRANSCRIPT
Ekonomi Koperasi - Presentation Transcript
1. EKONOMI KOPERASI Provided by Ari Raharjo
2. Sejarah Koperasi
o Koperasi modern, di Rochdale Inggris thn 1844. Di thn 1852 berkembang menjadi 100 unit
o 1818 – 1888, di German, dipelopori oleh Ferdinand Lasalle, Fredrich W Raiffesen
o 1808 – 1883, di Denmark, oleh Herman Schulze
o 1896, di London, terbentuk ICA (International Cooperative Alliance)
3. Di Indonesia
o 1895, di Leuwiliang, Koperasi pertama di Indonesia oleh Raden Ngabei Ariawiriaatmadja-Patih Purwokerto. Berdiri sbg lembaga simpan pinjam krn byk masyarakat yg terjerat rentenir.
o 1920, Cooperative Commissie, ketua: Dr JH Boeke utk mengevaluasi manfaat koperasi di Indonesia
4. Di Indonesia
o 12 Juli 1947, kongres gerakan koperasi se Jawa yg I di Tasikmalaya
o 1960, PP no. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok & Koperasi sbg pelaksananya
o 1961, Munas Koperasi I di Surabaya
o 1965, UU no. 14: Prinsip Nasakom (Nasionalis, Sosialis & Komunis) diterapkan di koperasi, + Munas II
5. Di Indonesia
o 1967, UU no 12, Pokok-pokok perkoperasian
o 1992, UU no. 25, tentang Perkoperasian (penyempurnaan UU no. 12)
o 1995, PP no. 9, kegiatan usaha simpan pinjam dan koperasi
6. Konsep koperasi
o Barat
o Mrpk organisasi swasta yg dibentuk secara sukarela oleh orang2 yg memp. Persamaan kepentingan, utk mengurus kepentingan anggotanya dan menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota dan koperasinya
7. Konsep koperasi
o Sosialis
o Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional
o Mrpk sub sistem sosialisme-komunis (kepemilikan faktor produksi adl kolektif)
8. Konsep koperasi
o Negara berkembang
o Koperasi didominasi campur tangan pemerintah dlm pembinaan dan pengembangannya.
o Meningkatkan kesejahteraan anggotanya
9. Hub ideologi-sistem perekonomian & aliran kopeasi Persekmamuran (commonwealth) Ekonomi campuran Tidak termasuk liberalisme / sosialisme Sosialis Ekonomi sosialis Komunisme/sosialisme Yardstick Ekonomi bebas Liberalisme / kapitalisme Aliran koperasi Sistem perekonomian Ideologi
10. Aliran Yardstick
o Pd negara kapitalis / ekonomi liberal
o Pemerintah tidak campur tangan di dlm koperasi
o Maju tidaknya koperasi tgt pada anggota
o Aliran ini sangat kuat di negara yg industrinya berkembang spt AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda
11. Aliran Sosialis
o Mrpk alat yg paling efektif utk mencapai kesejahteraan masy
o Lebih mudah menyatukan rakyat
o Byk terdpt di negara eropa timur dan Rusia
12. Aliran Persemakmuran
o Alat yg efisien dan efektif dlm meningkatkan kualitas ekonomi masy
o Pemerintah dan gerakan koperasi mrk hub kemitraan (partnership) dimana pemerintah bertanggung jawab thd iklim pertumbuhan koperasi
13.
14. Prinsip Koperasi
o Gotong Royong: kegiatan bersama utk mencapai tujuan bersama
o Tolong Menolong: pencampaian tujuan perorangan
15. Defenisi Koperasi
o ILO
o Koperasi adl kumpulan orang2
o Kesukarelaan
o Ada tujuan ekonomi yg ingin dicapai
o Mrpk organisasi bisnis yg dikendalikan secara demokratis
o Kontribusi yg adil thd modal yg dibutuhkan
o Anggota menerima resiko & manfaat berimbang
16. Arifial Chaniago (1984)
o Koperasi sbg suatu perkumpulan yang beranggotakan orang2 atau badan hukum yang memberikan kebebasan kpd anggota utk masuk & keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha utk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya
17. P J V Dooren
o Cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective
18. Moh Hatta (Bpk Koperasi Indonesia)
o Usaha bersama utk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong itu didoring oleh keinginan memberi jasa kpd kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”
19. Munkner
o Koperasi sbg organisasi tolong menolong yg menjalankan “urusniaga” secara kumpulan yg berazaskan konsep tolong menolong.
o Aktifitas dlm urusniaga semata2 bertujuan ekonomi bukan sosial spt yg dikandung gotong royong.
20. UU no. 25/1992
o Koperasi adl badan usaha yg beranggotakan orang2 atau bahan hukum koperasi dengan berlandakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sbg gerakan ekonomi rakyat yg berdasar atas azas kekeluargaan
21. 5 unsur Koperasi Indonesia
o Koperasi adl badan usaha
o Koperasi adl kumpulan orang2 atau badan2 hukum koperasi
o Bekerja berdasarkan prinsip2 koperasi
o Gerakan ekonomi rakyat
o Berazaskan kekeluargaan
22. Tujuan Koperasi
o Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dlm rangka mewujudkan masyarakat yg maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila & UUD 1945 (UU no. 25/1992 pasal 3)
23. Prinsip2 Koperasi
o Menurut:
o Munkner
o Rochdale
o Raiffeisen
o Herman Schulze
o ICA
o UU no. 12 thn 1967
o UU no 25 thn 1992
24. Prinsip2 koperasi
o UU no 25 thn 1992
o Keanggotaan bersifat sukarela & terbuka
o Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
o Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dg jasa usaha masing2 anggota
o Pemberian balas jasa yg terbatas thd modal
o Kemandirian
o Pendidikan perkoperasian
o Kerjasama antar koperasi
25. Jenis Koperasi PP no. 60 thn 1959
o Koperasi desa
o Koperasi pertanian
o Koperasi peternakan
o Koperasi perikanan
o Koperasi kerajinan / industri
o Koperasi simpan pinjam
o Koperasi konsumsi
26. Jenis Koperasi Teori klasik
o Koperasi pemakaian
o Koperasi penghasil / produksi
o Simpan pinjam
27. Bentuk Koperasi (PP no. 60 thn 1959)
o Koperasi primer (anggotanya individu)
o Koperasi pusat (tk II)-anggotanya koperasi2
o Koperasi gabungan (tk I)
o Koperasi induk (Nasional)
28. Hirarki tanggung jawab RAPAT ANGGOTA Memilih & Memberhentikan PENGAWAS Memilih & Memberhentikan PENGURUS Pengelola Pengelola Pengelola
29. Organisasi Koperasi
o Bentuk: Rapat anggota, pengurus, pengelola dan pengawas
o Rapat Anggota:
o Wadah utk pengambilan keputusan
o Pemegang kekuasaan tertinggi utk menerapkan AD ART, kebijakan umum, pemilihan pemberhentian pengurus, rencana kerja, RAB, pembagian SHU, dll
30. Organisasi
o Pengurus:
o Mengelola koperasi dan usahanya
o Mengajukan rencana kerja, budget dan belanja koperasi
o Menyelenggarakan rapat anggota
o Mengajukan laporan keuangan & pertanggungjawaban
o Memelihara daftar anggota dan pengurus
31. Organisasi
o Pengawas:
o Melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi
o Berwenang utk meneliti catatan yg ada dan mendapatkan segala keterangan yg diperlukan
32. Organisasi
o Pengelola:
o Karyawan / pegawai yg diberi wewenang oleh pengurus
o Hubungan dg pengurus bersifat kontrak kerja
o Diangkat dan diberhentikan oleh pengurus
33. Koperasi sbg Lembaga Ekonomi
o Mrpk badan usaha
o Mampu menghasilkan keuntungan & pengembangan organisasi & usahanya
o Menggunakan sistem manajemen usaha sbg badan usaha bisnis : profit maksimal, biaya minimal, brand koperasi maksimal
34. Status Anggota
o Owner & User
o Owner: penanam modal investasi
o Customer: memanfaatkan layanan koperasi
35. Modal
o Modal sendiri
o Simpanan pokok anggota
o Simpanan wajib
o Dana cadangan
o Donasi
o hibah
o Modal pinjaman
o Dari anggota
o Koperasi lain
o Bank & BLK lain
o Obligasi
o Sumber lain
Modal Kerja Modal Investasi
36. SHU
o Adl sisa hasil usaha koperasi yg mrpk pendapatan koperasi yg diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku ybs.
o SHU dibagikan kpd anggota sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
o Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota
37. Prinsip Pembagian SHU
o Bersumber dari anggota
o SHU anggota adl jasa dari modal dan transaksi usaha yg dilakukan anggota sendiri
o Dilakukan secara transparan
o Dibayar secara tunai
38. Cadangan Koperasi
o Sejumlah uang yg diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha utk pemupukan modal & menutup kerugian
o 25% dari SHU yg diperoleh dr usaha anggota
o 60% dari SHU yg berasal bukan dari usaha anggota
39. Manfaat Ekonomi Koperasi
o MEL: Manfaat Ekonomi Langsung (laba transaksi)
o METL: Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (SHU)
o TME = MEL + METL
40. Efisiensi Koperasi
o TEBP: Tingkat Efisiensi Biaya Pelayanan
o Jika TEBP < 1 Efisien
41. Efektifitas Koperasi
o Membandingkan output anggaran (Oa) dengan output realisasi (Os)
Pengertian Ekonomi adalah Ilmu yang mempelajari ekonomi
Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi.
Pengertian Ekonomi adalah Ilmu yang mempelajari ekonomi
Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi.
Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (Ingg: scarcity).
1. EKONOMI KOPERASI Provided by Ari Raharjo
2. Sejarah Koperasi
o Koperasi modern, di Rochdale Inggris thn 1844. Di thn 1852 berkembang menjadi 100 unit
o 1818 – 1888, di German, dipelopori oleh Ferdinand Lasalle, Fredrich W Raiffesen
o 1808 – 1883, di Denmark, oleh Herman Schulze
o 1896, di London, terbentuk ICA (International Cooperative Alliance)
3. Di Indonesia
o 1895, di Leuwiliang, Koperasi pertama di Indonesia oleh Raden Ngabei Ariawiriaatmadja-Patih Purwokerto. Berdiri sbg lembaga simpan pinjam krn byk masyarakat yg terjerat rentenir.
o 1920, Cooperative Commissie, ketua: Dr JH Boeke utk mengevaluasi manfaat koperasi di Indonesia
4. Di Indonesia
o 12 Juli 1947, kongres gerakan koperasi se Jawa yg I di Tasikmalaya
o 1960, PP no. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok & Koperasi sbg pelaksananya
o 1961, Munas Koperasi I di Surabaya
o 1965, UU no. 14: Prinsip Nasakom (Nasionalis, Sosialis & Komunis) diterapkan di koperasi, + Munas II
5. Di Indonesia
o 1967, UU no 12, Pokok-pokok perkoperasian
o 1992, UU no. 25, tentang Perkoperasian (penyempurnaan UU no. 12)
o 1995, PP no. 9, kegiatan usaha simpan pinjam dan koperasi
6. Konsep koperasi
o Barat
o Mrpk organisasi swasta yg dibentuk secara sukarela oleh orang2 yg memp. Persamaan kepentingan, utk mengurus kepentingan anggotanya dan menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota dan koperasinya
7. Konsep koperasi
o Sosialis
o Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional
o Mrpk sub sistem sosialisme-komunis (kepemilikan faktor produksi adl kolektif)
8. Konsep koperasi
o Negara berkembang
o Koperasi didominasi campur tangan pemerintah dlm pembinaan dan pengembangannya.
o Meningkatkan kesejahteraan anggotanya
9. Hub ideologi-sistem perekonomian & aliran kopeasi Persekmamuran (commonwealth) Ekonomi campuran Tidak termasuk liberalisme / sosialisme Sosialis Ekonomi sosialis Komunisme/sosialisme Yardstick Ekonomi bebas Liberalisme / kapitalisme Aliran koperasi Sistem perekonomian Ideologi
10. Aliran Yardstick
o Pd negara kapitalis / ekonomi liberal
o Pemerintah tidak campur tangan di dlm koperasi
o Maju tidaknya koperasi tgt pada anggota
o Aliran ini sangat kuat di negara yg industrinya berkembang spt AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda
11. Aliran Sosialis
o Mrpk alat yg paling efektif utk mencapai kesejahteraan masy
o Lebih mudah menyatukan rakyat
o Byk terdpt di negara eropa timur dan Rusia
12. Aliran Persemakmuran
o Alat yg efisien dan efektif dlm meningkatkan kualitas ekonomi masy
o Pemerintah dan gerakan koperasi mrk hub kemitraan (partnership) dimana pemerintah bertanggung jawab thd iklim pertumbuhan koperasi
13.
14. Prinsip Koperasi
o Gotong Royong: kegiatan bersama utk mencapai tujuan bersama
o Tolong Menolong: pencampaian tujuan perorangan
15. Defenisi Koperasi
o ILO
o Koperasi adl kumpulan orang2
o Kesukarelaan
o Ada tujuan ekonomi yg ingin dicapai
o Mrpk organisasi bisnis yg dikendalikan secara demokratis
o Kontribusi yg adil thd modal yg dibutuhkan
o Anggota menerima resiko & manfaat berimbang
16. Arifial Chaniago (1984)
o Koperasi sbg suatu perkumpulan yang beranggotakan orang2 atau badan hukum yang memberikan kebebasan kpd anggota utk masuk & keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha utk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya
17. P J V Dooren
o Cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective
18. Moh Hatta (Bpk Koperasi Indonesia)
o Usaha bersama utk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong itu didoring oleh keinginan memberi jasa kpd kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”
19. Munkner
o Koperasi sbg organisasi tolong menolong yg menjalankan “urusniaga” secara kumpulan yg berazaskan konsep tolong menolong.
o Aktifitas dlm urusniaga semata2 bertujuan ekonomi bukan sosial spt yg dikandung gotong royong.
20. UU no. 25/1992
o Koperasi adl badan usaha yg beranggotakan orang2 atau bahan hukum koperasi dengan berlandakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sbg gerakan ekonomi rakyat yg berdasar atas azas kekeluargaan
21. 5 unsur Koperasi Indonesia
o Koperasi adl badan usaha
o Koperasi adl kumpulan orang2 atau badan2 hukum koperasi
o Bekerja berdasarkan prinsip2 koperasi
o Gerakan ekonomi rakyat
o Berazaskan kekeluargaan
22. Tujuan Koperasi
o Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dlm rangka mewujudkan masyarakat yg maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila & UUD 1945 (UU no. 25/1992 pasal 3)
23. Prinsip2 Koperasi
o Menurut:
o Munkner
o Rochdale
o Raiffeisen
o Herman Schulze
o ICA
o UU no. 12 thn 1967
o UU no 25 thn 1992
24. Prinsip2 koperasi
o UU no 25 thn 1992
o Keanggotaan bersifat sukarela & terbuka
o Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
o Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dg jasa usaha masing2 anggota
o Pemberian balas jasa yg terbatas thd modal
o Kemandirian
o Pendidikan perkoperasian
o Kerjasama antar koperasi
25. Jenis Koperasi PP no. 60 thn 1959
o Koperasi desa
o Koperasi pertanian
o Koperasi peternakan
o Koperasi perikanan
o Koperasi kerajinan / industri
o Koperasi simpan pinjam
o Koperasi konsumsi
26. Jenis Koperasi Teori klasik
o Koperasi pemakaian
o Koperasi penghasil / produksi
o Simpan pinjam
27. Bentuk Koperasi (PP no. 60 thn 1959)
o Koperasi primer (anggotanya individu)
o Koperasi pusat (tk II)-anggotanya koperasi2
o Koperasi gabungan (tk I)
o Koperasi induk (Nasional)
28. Hirarki tanggung jawab RAPAT ANGGOTA Memilih & Memberhentikan PENGAWAS Memilih & Memberhentikan PENGURUS Pengelola Pengelola Pengelola
29. Organisasi Koperasi
o Bentuk: Rapat anggota, pengurus, pengelola dan pengawas
o Rapat Anggota:
o Wadah utk pengambilan keputusan
o Pemegang kekuasaan tertinggi utk menerapkan AD ART, kebijakan umum, pemilihan pemberhentian pengurus, rencana kerja, RAB, pembagian SHU, dll
30. Organisasi
o Pengurus:
o Mengelola koperasi dan usahanya
o Mengajukan rencana kerja, budget dan belanja koperasi
o Menyelenggarakan rapat anggota
o Mengajukan laporan keuangan & pertanggungjawaban
o Memelihara daftar anggota dan pengurus
31. Organisasi
o Pengawas:
o Melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi
o Berwenang utk meneliti catatan yg ada dan mendapatkan segala keterangan yg diperlukan
32. Organisasi
o Pengelola:
o Karyawan / pegawai yg diberi wewenang oleh pengurus
o Hubungan dg pengurus bersifat kontrak kerja
o Diangkat dan diberhentikan oleh pengurus
33. Koperasi sbg Lembaga Ekonomi
o Mrpk badan usaha
o Mampu menghasilkan keuntungan & pengembangan organisasi & usahanya
o Menggunakan sistem manajemen usaha sbg badan usaha bisnis : profit maksimal, biaya minimal, brand koperasi maksimal
34. Status Anggota
o Owner & User
o Owner: penanam modal investasi
o Customer: memanfaatkan layanan koperasi
35. Modal
o Modal sendiri
o Simpanan pokok anggota
o Simpanan wajib
o Dana cadangan
o Donasi
o hibah
o Modal pinjaman
o Dari anggota
o Koperasi lain
o Bank & BLK lain
o Obligasi
o Sumber lain
Modal Kerja Modal Investasi
36. SHU
o Adl sisa hasil usaha koperasi yg mrpk pendapatan koperasi yg diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku ybs.
o SHU dibagikan kpd anggota sesuai dengan keputusan Rapat Anggota
o Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota
37. Prinsip Pembagian SHU
o Bersumber dari anggota
o SHU anggota adl jasa dari modal dan transaksi usaha yg dilakukan anggota sendiri
o Dilakukan secara transparan
o Dibayar secara tunai
38. Cadangan Koperasi
o Sejumlah uang yg diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha utk pemupukan modal & menutup kerugian
o 25% dari SHU yg diperoleh dr usaha anggota
o 60% dari SHU yg berasal bukan dari usaha anggota
39. Manfaat Ekonomi Koperasi
o MEL: Manfaat Ekonomi Langsung (laba transaksi)
o METL: Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (SHU)
o TME = MEL + METL
40. Efisiensi Koperasi
o TEBP: Tingkat Efisiensi Biaya Pelayanan
o Jika TEBP < 1 Efisien
41. Efektifitas Koperasi
o Membandingkan output anggaran (Oa) dengan output realisasi (Os)
Pengertian Ekonomi adalah Ilmu yang mempelajari ekonomi
Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi.
Pengertian Ekonomi adalah Ilmu yang mempelajari ekonomi
Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi.
Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (Ingg: scarcity).
Rabu, 05 Mei 2010
RIWAYAT HIDUP SAYA
Ini adalah cerita pribadi saya, saya anak kedua dari tiga bersaudara saya berbeda ayah dengan kakak dan adik saya, sejak kecil saya telah ditinggalkan oleh ayah saya jadi sejak kecil saya tidak tahu bagaimana wajah ayah saya sepucuk fotopun tidak ada, hingga saya mendapat kasih sayang seorang ayah yang saya anggap ayah kandung saya sendiri ternyata dia adalah ayah tiri saya tapi apapun kata orang saya tetap menganggap dia sebagai ayah kandung saya, 20 tahun berlalu hingga akhirnya tuhan mengijinkan saya untuk bertemu ayah kandung saya, di suatu siang saya mendapat telepon dari saudara ayah saya yang ingin bertemu dan mempertemukan saya dengan ayah kandung saya sendiri karena ketika itu ayah saya sedang dirawat di rumah sakit, ketika pertama bertemu saya merasa asing walaupun dia adalah ayah kandung saya sendiri, setelah saya selalu pulang pergi rumah sakit untuk merawat ayah saya, 2 minggu berlalu ketika malam hari tepatnya jam 12 malam saya mendengar kabar bahwa ayah saya meninggal dunia, saya seperti tersambar petir semula saya tidak percaya lalu saya bergegas pergi ke rumah sakit setelah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri saya percaya bahwa kabar itu benar, saya melihat ayah saya telah terbujur kaku, saya mencoba untuk membangunkannya tapi ayah tidak pernah bangun, setelah pagi menjelang kami sekeluarga berangkat ke pemakaman, saya melihat untuk terakhir kalinya wajah ayah saya yang 20 tahun tidak bertemu dan tidak akan melihatnya lagi untuk selamanya, saya sempat menyalahkan tuhan kenapa mengambil ayah begitu cepat tapi saya sadar ini semua takdir yang harus kita terima, tapi saya selalu mendoakannya dan saya berterima kasih kepada ayah saya karena beliaulah saya bisa kuliah untuk meneruskan masa depan saya, terima kasih ayah walaupun jasad ayah sudah tiada namun hati ayah tetap ada selamat jalan untuk selamanya
Sabtu, 01 Mei 2010
Laporan dari New York Ancaman Bom di Times Square, Ribuan Orang Dievakuasi
Ribuan orang yang sedang menikmati malam minggu di Times Square, New York, AS, terpaksa harus dievakuasi kepolisian setempat. New York Police Departement (NYPD) mencurigai adanya paket misterius di dalam sebuah mobil van yang diduga berisi bom.
Setelah mensterilkan area tempat kejadian perkara, NYPD juga menutup jalanan di sekitar Broadway dengan garis polisi (police line) antara 43rd dan 46th Streets, pada Sabtu (1/5/2010) pukul 22.00 waktu setempat atau Minggu siang WIB. Polisi juga tampak menutup sebagian jalan di 8th Avenue.
Seperti dilaporkan wartawan detikcom, Ahmad Rouzni Noor, dari Times Square, ribuan orang di TKP yang kena evakuasi tampak bingung. Namun bukannya panik dan segera meninggalkan area yang tengah mencekam, orang-orang malah penasaran dan berkerumun di pinggir police line supaya bisa melihat secara jelas.
Sejumlah wartawan lokal yang sempat diajak ngobrol detikcom, menanggapi kejadian ini dengan dua mimik wajah. Ada yang serius, ada pula yang bercanda.
"Mungkin Osama (bin Laden) sudah bosan bersembunyi di dalam goa dan ingin jalan-jalan untuk menikmati kopi di Starbucks," kata sang kameramen TV yang coba meredakan ketegangan.
Sementara menurut Deputy Commissioner Paul J Browne, juru bicara Departmen Kepolisian AS yang dilansir New York Times, memang ada ancaman bom di dalam mobil yang diparkir antara 7th dan 8th Streets.
Di dalam mobil itu, polisi katanya menemukan peralatan mencurigakan yang mengandung elemen bahan peledak. Polisi hingga saat ini masih melakukan investigasi secara intensif.
Setelah mensterilkan area tempat kejadian perkara, NYPD juga menutup jalanan di sekitar Broadway dengan garis polisi (police line) antara 43rd dan 46th Streets, pada Sabtu (1/5/2010) pukul 22.00 waktu setempat atau Minggu siang WIB. Polisi juga tampak menutup sebagian jalan di 8th Avenue.
Seperti dilaporkan wartawan detikcom, Ahmad Rouzni Noor, dari Times Square, ribuan orang di TKP yang kena evakuasi tampak bingung. Namun bukannya panik dan segera meninggalkan area yang tengah mencekam, orang-orang malah penasaran dan berkerumun di pinggir police line supaya bisa melihat secara jelas.
Sejumlah wartawan lokal yang sempat diajak ngobrol detikcom, menanggapi kejadian ini dengan dua mimik wajah. Ada yang serius, ada pula yang bercanda.
"Mungkin Osama (bin Laden) sudah bosan bersembunyi di dalam goa dan ingin jalan-jalan untuk menikmati kopi di Starbucks," kata sang kameramen TV yang coba meredakan ketegangan.
Sementara menurut Deputy Commissioner Paul J Browne, juru bicara Departmen Kepolisian AS yang dilansir New York Times, memang ada ancaman bom di dalam mobil yang diparkir antara 7th dan 8th Streets.
Di dalam mobil itu, polisi katanya menemukan peralatan mencurigakan yang mengandung elemen bahan peledak. Polisi hingga saat ini masih melakukan investigasi secara intensif.
Buruh Terminal Peti Kemas Mogok Kerja dan Gelar Aksi Duduk
Ratusan karyawan KSO (Kerjasama Operasi) TPK (Terminal Peti Kemas) Koja melakukan mogok kerja. Para pekerja melakukan aksi duduk-duduk santai di TPK Koja.
Pantauan detikcom, para pekerja ini duduk-duduk di kawasan TPK Koja. Sebagian mereka juga hanya lalu lalang. Sepintas seperti tidak ada aksi melainkan para pekerja ini sedang beristirahat. Padahal aksi mogok ini berlangsung selama dua hari sejak Sabtu kemarin.
"Kita mogok dari Sabtu sampai Senin pukul 00.00 WIB," ujar Wakil Ketua Umum SP TPK KSO Ainur Rofiq kepada wartawan di TPK Koja, Jakarta Utara, Minggu (2/5/2010).
Para pekerja ini menuntut status KSO diubah menjadi PT. "Tuntutan ini bukan hanya kesejahteraan. Tapi status kami sebagai karyawan harus diperjelas," jelas Ainur.
Pemogokan ini menyebabkan dua kapal per hari tidak beroperasi. Total kerugian per hari disinyalir Ainur sebesar Rp 3 miliar. "Sewaktu rusuh Koja saja kerugian Terminal Peti Kemas Koja Rp 2 miliar," kata Ainur.
KSO TPK Koja dimulai pada 1993 dan merupakan kerjasama PT Pelindo II dengan PT Hutchison. Mereka melakukan kerjasama operasi hingga 2018. Artinya para pekerja KSO masa bekerjanya sampai 8 tahun lagi.
Pantauan detikcom, para pekerja ini duduk-duduk di kawasan TPK Koja. Sebagian mereka juga hanya lalu lalang. Sepintas seperti tidak ada aksi melainkan para pekerja ini sedang beristirahat. Padahal aksi mogok ini berlangsung selama dua hari sejak Sabtu kemarin.
"Kita mogok dari Sabtu sampai Senin pukul 00.00 WIB," ujar Wakil Ketua Umum SP TPK KSO Ainur Rofiq kepada wartawan di TPK Koja, Jakarta Utara, Minggu (2/5/2010).
Para pekerja ini menuntut status KSO diubah menjadi PT. "Tuntutan ini bukan hanya kesejahteraan. Tapi status kami sebagai karyawan harus diperjelas," jelas Ainur.
Pemogokan ini menyebabkan dua kapal per hari tidak beroperasi. Total kerugian per hari disinyalir Ainur sebesar Rp 3 miliar. "Sewaktu rusuh Koja saja kerugian Terminal Peti Kemas Koja Rp 2 miliar," kata Ainur.
KSO TPK Koja dimulai pada 1993 dan merupakan kerjasama PT Pelindo II dengan PT Hutchison. Mereka melakukan kerjasama operasi hingga 2018. Artinya para pekerja KSO masa bekerjanya sampai 8 tahun lagi.
Selasa, 27 April 2010
KPK: Surat Pemanggilan Sri Mulyani untuk Diperiksa di KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat pemeriksaan bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penyelidikan kasus Bank Century. Dalam surat tersebut, Sri akan dimintai keterangan di KPK.
"Kalau di surat kita tulis diminta keterangan di sini (KPK)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Selasa (27/4/2010).
Johan menegaskan, belum ada keputusan resmi terkait pemeriksaan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu. Sebab, surat konfirmasi yang disampaikan pihak Kemenkeu belum tiba.
"Belum ada konfirmasi sampai saat ini. Kita juga belum tahu apakah Sri Mulyani dan Pak Boediono bisa dimintai keterangan tanggal 29 April," tambahnya.
Meskipun demikian, Johan menilai tidak menutup kemungkinan pemeriksaan juga bisa dilakukan di kantor Kemenkeu. Termasuk bagi Wapres Boediono yang akan dilakukan di Istana Wapres.
"Kalau Pak Boediono kemungkinan di sana (Istana Wapres)," tutupnya.
"Kalau di surat kita tulis diminta keterangan di sini (KPK)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Selasa (27/4/2010).
Johan menegaskan, belum ada keputusan resmi terkait pemeriksaan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu. Sebab, surat konfirmasi yang disampaikan pihak Kemenkeu belum tiba.
"Belum ada konfirmasi sampai saat ini. Kita juga belum tahu apakah Sri Mulyani dan Pak Boediono bisa dimintai keterangan tanggal 29 April," tambahnya.
Meskipun demikian, Johan menilai tidak menutup kemungkinan pemeriksaan juga bisa dilakukan di kantor Kemenkeu. Termasuk bagi Wapres Boediono yang akan dilakukan di Istana Wapres.
"Kalau Pak Boediono kemungkinan di sana (Istana Wapres)," tutupnya.
Kejaksaan Hentikan Penanganan Kasus Korupsi Sarung Kemsos
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan pihaknya tak lagi menangani kasus korupsi sarung di Kementerian Sosial (Kemsos). Hal ini dikarenakan setelah dilakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata KPK telah menentukan tersangka dalam kasus ini.
"KPK dalam kasus pengadaan sarung sudah menetapkan tersangka, jadi kita tidak menangani kasus itu lagi," ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejagung, Arminsyah saat dihubungi wartawan, Selasa (27/4/2010).
Sebelumnya Kejaksaan telah berkoordinasi dengan KPK terkait kasus pengadaan sarung yang merugikan negara senilai Rp 37,1 miliar. Koordinasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan tersangka. Oleh karena KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu Bachtiar Chamsyah, maka Kejagung memutuskan tak lagi menangani kasus yang sama.
Meskipun penyidikan terhadap kasus pengadaan sarung telah dihentikan, namun Kejagung tetap meneruskan penyidikan terhadap penyalahgunaan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) di Kemsos.
"Saat ini, Kejagung melakukan penyidikan pada kasus dana UKS," tuturnya.
Seperti diketahui, Kejaksaan juga tengah menyidik penyalahgunaan dana UKS yang digunakan untuk bantuan masyarakat miskin yang bencana, dan bantuan usaha ekonomi produktif. Dana UKS tersebut telah terkumpul dari tahun 2002-2008 sekitar Rp 629,7 miliar lebih.
Tapi ternyata dana UKS yang seharusnya itu masuk ke kas negara tersebut justru langsung digunakan dan penggunaannya pun tidak benar.
Dana tersebut digunakan untuk insentif bulanan pegawai Depsos RI tahun 2002-2005, biaya kunjungan kerja Mensos, pinjaman atau sumbangan kepada pihak ketiga, serta biaya untuk bantuan uang saku perjalanan dinas pegawai Kemsos ke luar negeri serta untuk pengadaan sandang dan kain sarung.
"KPK dalam kasus pengadaan sarung sudah menetapkan tersangka, jadi kita tidak menangani kasus itu lagi," ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejagung, Arminsyah saat dihubungi wartawan, Selasa (27/4/2010).
Sebelumnya Kejaksaan telah berkoordinasi dengan KPK terkait kasus pengadaan sarung yang merugikan negara senilai Rp 37,1 miliar. Koordinasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan tersangka. Oleh karena KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu Bachtiar Chamsyah, maka Kejagung memutuskan tak lagi menangani kasus yang sama.
Meskipun penyidikan terhadap kasus pengadaan sarung telah dihentikan, namun Kejagung tetap meneruskan penyidikan terhadap penyalahgunaan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) di Kemsos.
"Saat ini, Kejagung melakukan penyidikan pada kasus dana UKS," tuturnya.
Seperti diketahui, Kejaksaan juga tengah menyidik penyalahgunaan dana UKS yang digunakan untuk bantuan masyarakat miskin yang bencana, dan bantuan usaha ekonomi produktif. Dana UKS tersebut telah terkumpul dari tahun 2002-2008 sekitar Rp 629,7 miliar lebih.
Tapi ternyata dana UKS yang seharusnya itu masuk ke kas negara tersebut justru langsung digunakan dan penggunaannya pun tidak benar.
Dana tersebut digunakan untuk insentif bulanan pegawai Depsos RI tahun 2002-2005, biaya kunjungan kerja Mensos, pinjaman atau sumbangan kepada pihak ketiga, serta biaya untuk bantuan uang saku perjalanan dinas pegawai Kemsos ke luar negeri serta untuk pengadaan sandang dan kain sarung.
PPATK Kantungi Nama Hakim Pengadilan Pajak yang Miliki Rekening Ajaib
Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengantungi nama oknum hakim pengadilan Pajak yang memiliki rekening mencurigakan alias ajaib. Data soal oknum hakim ini pun sudah dilaporkan ke penegak hukum.
"Sudah diberikan ke Kapolri dan Jaksa Agung," kata Ketua PPATK Yunus Husein saat ditemui di sela-sela kunjungan ke Pengadilan Pajak, Jl Dr Wahidin, Jakarta Pusat, Selasa (27/4/2010).
Namun, sayangnya Yunus enggan mengungkap kan identitas hakim tersebut. Pastinya jumlah hakimnya lebih dari satu. Nilai rekeningnya memang tidak terlalu besar, namun angkanya mencapai miliaran.
"Jumlah pastinya saya enggak ingat," tutupnya.
Informasi yang dikumpulkan detikcom, oknum hakim itu berinisial S dan kini sudah tidak lagi bertugas di Pengadilan Pajak, serta R yang masih aktif bertugas. Namun belum bisa dipastikan apakah rekening kedua orang ini terbukti ada unsur pidana.
(ndr/anw)
"Sudah diberikan ke Kapolri dan Jaksa Agung," kata Ketua PPATK Yunus Husein saat ditemui di sela-sela kunjungan ke Pengadilan Pajak, Jl Dr Wahidin, Jakarta Pusat, Selasa (27/4/2010).
Namun, sayangnya Yunus enggan mengungkap kan identitas hakim tersebut. Pastinya jumlah hakimnya lebih dari satu. Nilai rekeningnya memang tidak terlalu besar, namun angkanya mencapai miliaran.
"Jumlah pastinya saya enggak ingat," tutupnya.
Informasi yang dikumpulkan detikcom, oknum hakim itu berinisial S dan kini sudah tidak lagi bertugas di Pengadilan Pajak, serta R yang masih aktif bertugas. Namun belum bisa dipastikan apakah rekening kedua orang ini terbukti ada unsur pidana.
(ndr/anw)
Korupsi Damkar Gubernur Kepri Ismeth Abdullah Kembali Batal Disidangkan
Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah kembali batal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor. Ismeth berhalangan hadir lantaran mengikuti peresmian Lapas Tipikor di Cipinang.
"Sidang ditunda Selasa depan jam 9 pagi," kata ketua tim jaksa perkara Ismeth, Rudi Margono saat dihubungi wartawan Selasa (27/4/2010).
Rudi menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan majelis hakim soal penundaan sidang Ismeth yang keduakalinya ini. Surat penundaan sidang pun sudah dilayangkan.
"Kan ada acara peresmian lapas di Cipinang. Sudah ada suratnya," imbuhnya.
Dengan penundaan sidang ini, sudah keduakalinya Ismeth batal didakwa. Seharusnya, politisi Partai Golkar ini disidang pada Selasa pekan lalu. Namun karena kurang sehat, majelis hakim memutuskan menunda pembacaan dakwaan.
Ismeth tersandung kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kepulauan Riau tahun 2004-2005. Saat itu Ismeth menjabat Ketua Otorita Batam.
Ismeth diduga melakukan penunjukan langsung pengadaan 5 unit mobil damkar yang merugikan negara sebesar Rp 5 Miliar.
"Sidang ditunda Selasa depan jam 9 pagi," kata ketua tim jaksa perkara Ismeth, Rudi Margono saat dihubungi wartawan Selasa (27/4/2010).
Rudi menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan majelis hakim soal penundaan sidang Ismeth yang keduakalinya ini. Surat penundaan sidang pun sudah dilayangkan.
"Kan ada acara peresmian lapas di Cipinang. Sudah ada suratnya," imbuhnya.
Dengan penundaan sidang ini, sudah keduakalinya Ismeth batal didakwa. Seharusnya, politisi Partai Golkar ini disidang pada Selasa pekan lalu. Namun karena kurang sehat, majelis hakim memutuskan menunda pembacaan dakwaan.
Ismeth tersandung kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Kepulauan Riau tahun 2004-2005. Saat itu Ismeth menjabat Ketua Otorita Batam.
Ismeth diduga melakukan penunjukan langsung pengadaan 5 unit mobil damkar yang merugikan negara sebesar Rp 5 Miliar.
Sebanyak 267 Sekolah Siswanya 100% Tak Lulus UN
Sebanyak 267 dari 16.467 sekolah yang mengikuti Ujian Nasional (UN) memiliki persentase kelulusan 0% atau semua siswanya tak lulus. Dari 267 sekolah itu jumlah siswa yang tidak lulus sebanyak 7.648 siswa dari total yang 1.522.156 siswa yang mengikuti UN.
"Dari 267 sekolah itu 216 sekolah swasta dan 51 sekolah negeri. Jadi negeri juga ada yang tidak lulus satu sekolah, tidak ada pilih kasih, negeri tidak lulus ya tidak lulus," ujar Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh dalam jumpa pers soal UN di kantornya Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (27/4/2010).
M Nuh menjelaskan sekolah yang tingkat kelulusannya sebanyak 5.795 sekolah atau 35,17 persen dengan jumlah siswa sebanyak 418.855 atau 27.52 persen. Ada beberapa sekolah negeri yang seluruh siswanya tak lulus.
"Di Provinsi Kalimantan Timur misalnya, ada 39 sekolah seluruh siswanya tak lulus atau 1.158 siswa. Sementara DKI Jakarta ada 10 sekolah yang seluruh siswanya tak lulus dengan jumlah siswa 143," paparnya.
Mengenai banyaknya siswa yang tidak lulus ujian, M Nuh mengatakan hal itu bukan sebuah kegagalan.
"Jadi bukan kegagalan, ya biasa saja, kan masih ada kesempatan. Kami akan intervensi sekolah yang siswanya banyak tidak lulus," imbuhnya.
Menurut data Kementerian Pendidikan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur menempati rangking pertama jumlah sekolah yang siswanya tidak ada yang lulus. Di provinsi tersebut sebanyak 39 sekolah seluruh siswanya tak lulus. Diperingkat kedua propinsi Sulawesi Utara sebanyak 26 sekolah.
(mpr/anw)
"Dari 267 sekolah itu 216 sekolah swasta dan 51 sekolah negeri. Jadi negeri juga ada yang tidak lulus satu sekolah, tidak ada pilih kasih, negeri tidak lulus ya tidak lulus," ujar Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh dalam jumpa pers soal UN di kantornya Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (27/4/2010).
M Nuh menjelaskan sekolah yang tingkat kelulusannya sebanyak 5.795 sekolah atau 35,17 persen dengan jumlah siswa sebanyak 418.855 atau 27.52 persen. Ada beberapa sekolah negeri yang seluruh siswanya tak lulus.
"Di Provinsi Kalimantan Timur misalnya, ada 39 sekolah seluruh siswanya tak lulus atau 1.158 siswa. Sementara DKI Jakarta ada 10 sekolah yang seluruh siswanya tak lulus dengan jumlah siswa 143," paparnya.
Mengenai banyaknya siswa yang tidak lulus ujian, M Nuh mengatakan hal itu bukan sebuah kegagalan.
"Jadi bukan kegagalan, ya biasa saja, kan masih ada kesempatan. Kami akan intervensi sekolah yang siswanya banyak tidak lulus," imbuhnya.
Menurut data Kementerian Pendidikan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur menempati rangking pertama jumlah sekolah yang siswanya tidak ada yang lulus. Di provinsi tersebut sebanyak 39 sekolah seluruh siswanya tak lulus. Diperingkat kedua propinsi Sulawesi Utara sebanyak 26 sekolah.
(mpr/anw)
Sabtu, 24 April 2010
Para Penerus Kartini Kartini-kartini Penakluk Api
Api itu masih terus mengepul dari sebuah pabrik di Jalan Kamal Raya No 34, Jakarta Barat. Masyarakat mengenalnya sebagai pabrik sendal Swallow. Sudah berhari-hari si jago merah tak kunjung bisa ditaklukan. Beraneka bahan kimia di dalam pabrik membuat api awet langgeng.
Ratusan petugas pemadam datang silih berganti, puluhan mobil pemadam juga datang silih berganti. Tapi api tak kunjung padam. Saat personel sudah berkurang, Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta mengerahkan regu 'Fire Women'
"Kami saat itu juga diperbantukan untuk menangani kebakaran di pabrik sandal tersebut. sebab sejumlah petugas inti sudah kelelahan waktu itu," ujar Enny personel Fire Women saat berbincang-bincang dengan detikcom, Selasa (20/4/2010) kemarin.
Keberadaan para penakluk api perempuan ini memang jarang tersorot publik. Selama ini masyarakat hanya tahu kalau pemadam kebakaran identik dengan kaum adam. Sebab, tugas memadamkan amukan api sangat berat dan berisiko tinggi. Hampir mustahil jika profesi ini diminati kaum hawa. Tapi bagi Eny dan teman satu regunya di Fire Women Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, jadi petugas pemadam kebakaran bukan hal yang mustahil.
"Dengan latihan-latihan yang intensif, kami kira kaum perempuan bisa melakukan pekerjaan ini. Jadi bukan laki-laki saja yang bisa. Kami juga tidak gentar menghadapi api," cetus Enny.
Dikatakan Enny, latihan yang mereka lakukan sama dengan petugas laki-laki. Latihan dasar tersebut, berupa tehnik terjun dari ketinggian, menerobos api, masuk ke lorong-lorong berasap, maupun pengunakan alat-alat pemadam seperti teknik penyemprotan sampai menggunakan selang di mobil pemadam. Keterampilan-keterampilan tersebut mereka dapatkan dari hasil latihan di pusat pelatihan Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur.
Keterampilan menjinakan api itu sempat mereka tunjukan dalam sebuah simulasi saat perayaan Ultah Dinas Kebakaran DKI Jakarta, Maret lalu di Monas. Dalam simulasi tersebut personel fire woman ini dengan sigap memadamkan api yang membakar sebuah rumah.
Perempuan berusia 40 tahun ini mengakui, meski telah memiliki kemampuan layaknya pemadam kebakaran (Damkar) pria. Namun regu fire women selama ini hanya ditempatkan sebagai petugas cadangan setiap ada peristiwa kebakaran dan menangani persiapan alat-alat sebelum digunakan oleh petugas inti serta menjadi petugas evakuasi. Namun tidak jarang mereka dikirim ke luar kota jika terjadi bencana
"Kami pernah dikirim ke Tasikmalaya, Situ Gintung, dan Padang, untuk mengevakuasi para korban di sana," kata Enny.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Operasional Dinas Damkar Pemprov DKI Jakarta, Sukendar, mengatakan kepada Detikcom, Dinas Damkar DKI Jakarta berencana menambah lagi personel fire women menjadi 1 pleton. Diakui Sukendar, hadirnya petugas lapangan damkar perempuan tidak mempengaruhi personel damkar pria.
"Mereka merasa sama-sama memiliki kemampuan sama dan saling menghargai. Saat ini mereka sangat solid dalam menjalankan tugas-tugasnya," jelasnya.
Dalam soal disiplin, Dinas Damkar DKI Jakarta juga tidak pilih kasih. Perlakuan terhadap personel, termasuk jam kerja antara petugas laki-laki dan perempuan disamakan. Fire women juga tidak bisa cuti mens kecuali sakit dan ada surat dokter.
"Soal disiplin kita tidak ada kompromi. Semua personel diperlakukan sama. Mereka
harus siap siaga ketika dibutuhkan masyarakat yang mengalami musibah kebakaran
atau bencana. Saat masuk kerja mereka tidak boleh berada lebih dari 25 meter
dari markas," tandas Sukendar.
Saat ini, diakui Sukendar, regu pemadam kebakaran perempuan ini sedang dicarikan
namanya. Tujuannya supaya memudahkan dalam melakukan koordinasi. Diharapkan
dalam sebulan ke depan nama untuk regu pemadam kebakaran wanita ini sudah ada.
Ratusan petugas pemadam datang silih berganti, puluhan mobil pemadam juga datang silih berganti. Tapi api tak kunjung padam. Saat personel sudah berkurang, Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta mengerahkan regu 'Fire Women'
"Kami saat itu juga diperbantukan untuk menangani kebakaran di pabrik sandal tersebut. sebab sejumlah petugas inti sudah kelelahan waktu itu," ujar Enny personel Fire Women saat berbincang-bincang dengan detikcom, Selasa (20/4/2010) kemarin.
Keberadaan para penakluk api perempuan ini memang jarang tersorot publik. Selama ini masyarakat hanya tahu kalau pemadam kebakaran identik dengan kaum adam. Sebab, tugas memadamkan amukan api sangat berat dan berisiko tinggi. Hampir mustahil jika profesi ini diminati kaum hawa. Tapi bagi Eny dan teman satu regunya di Fire Women Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, jadi petugas pemadam kebakaran bukan hal yang mustahil.
"Dengan latihan-latihan yang intensif, kami kira kaum perempuan bisa melakukan pekerjaan ini. Jadi bukan laki-laki saja yang bisa. Kami juga tidak gentar menghadapi api," cetus Enny.
Dikatakan Enny, latihan yang mereka lakukan sama dengan petugas laki-laki. Latihan dasar tersebut, berupa tehnik terjun dari ketinggian, menerobos api, masuk ke lorong-lorong berasap, maupun pengunakan alat-alat pemadam seperti teknik penyemprotan sampai menggunakan selang di mobil pemadam. Keterampilan-keterampilan tersebut mereka dapatkan dari hasil latihan di pusat pelatihan Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur.
Keterampilan menjinakan api itu sempat mereka tunjukan dalam sebuah simulasi saat perayaan Ultah Dinas Kebakaran DKI Jakarta, Maret lalu di Monas. Dalam simulasi tersebut personel fire woman ini dengan sigap memadamkan api yang membakar sebuah rumah.
Perempuan berusia 40 tahun ini mengakui, meski telah memiliki kemampuan layaknya pemadam kebakaran (Damkar) pria. Namun regu fire women selama ini hanya ditempatkan sebagai petugas cadangan setiap ada peristiwa kebakaran dan menangani persiapan alat-alat sebelum digunakan oleh petugas inti serta menjadi petugas evakuasi. Namun tidak jarang mereka dikirim ke luar kota jika terjadi bencana
"Kami pernah dikirim ke Tasikmalaya, Situ Gintung, dan Padang, untuk mengevakuasi para korban di sana," kata Enny.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Operasional Dinas Damkar Pemprov DKI Jakarta, Sukendar, mengatakan kepada Detikcom, Dinas Damkar DKI Jakarta berencana menambah lagi personel fire women menjadi 1 pleton. Diakui Sukendar, hadirnya petugas lapangan damkar perempuan tidak mempengaruhi personel damkar pria.
"Mereka merasa sama-sama memiliki kemampuan sama dan saling menghargai. Saat ini mereka sangat solid dalam menjalankan tugas-tugasnya," jelasnya.
Dalam soal disiplin, Dinas Damkar DKI Jakarta juga tidak pilih kasih. Perlakuan terhadap personel, termasuk jam kerja antara petugas laki-laki dan perempuan disamakan. Fire women juga tidak bisa cuti mens kecuali sakit dan ada surat dokter.
"Soal disiplin kita tidak ada kompromi. Semua personel diperlakukan sama. Mereka
harus siap siaga ketika dibutuhkan masyarakat yang mengalami musibah kebakaran
atau bencana. Saat masuk kerja mereka tidak boleh berada lebih dari 25 meter
dari markas," tandas Sukendar.
Saat ini, diakui Sukendar, regu pemadam kebakaran perempuan ini sedang dicarikan
namanya. Tujuannya supaya memudahkan dalam melakukan koordinasi. Diharapkan
dalam sebulan ke depan nama untuk regu pemadam kebakaran wanita ini sudah ada.
BNP2TKI: Penyebab Utama Masalah Outsourcing
Kerusuhan di Batam yang melibatkan ribuan buruh PT Drydocks World Graha beberapa waktu lalu ditengari akibat ucapan bernada rasis oleh seorang pekerja asing.
Namun, menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), penyebab utama rusuh itu karena akumulasi tuntutan karyawan sistem kerja kontrak (outsourcing) yang tak kunjung dihiraukan manajemen perusahaan itu.
"Peletupnya memang ada orang asing yang bicara rasis. Tapi ketika dikonfrontir dengan tokoh perburuhan di sana, sebetulnya akumulasi kekesalan merasa tuntutan tidak pernah dihiraukan. Dari 9.000 pekerja sebagian besar outsourcing, padahal mereka buruh inti. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan karyawan inti tak boleh outsorcing," kata Ketua BNP2TKI, Jumhur Hidayat di sela-sela diskusi soal Perburuhan di Kantor Mimbar Politik, Jl Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4/2010).
Diakui Jumhur, apa yang terjadi di Batam akibat tak adanya pengawasan dari pemerintah. Kurangnya pengawasan akibat otonomi khusus Batam serta para kepala daerah yang tak memahami fungsi-fungsi UU Ketenagakerjaan.
Terkadang, kata dia, kepala dinas di Batam diganti-ganti dengan orang yang tak paham dengan UU Ketenagakerjaan dan hubungan Industrial, sehingga tak ada pengawasan.
"Kalau mu jujur, ini api dalam sekam. Untung ini terjadinya hanya di Batam, jadi terisolir. Kalau terjadi di daerah Industri bisa merembet," tegasnya.
Terkait rencana demo besar-besaran pada Hari Buruh Dunia tanggal 1 Mei (May Day) yang dinilai berpotensi menimbulkan kericuhan, Jumhur tidak terlalu mengkhawatirkannya.
"Tak pernah demo buruh yang rusuh. Serdikal-radikalnya, masih well-organized, jadi tak usah dikhawatirkan," pungkasnya.
(zal/lrn)
Namun, menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), penyebab utama rusuh itu karena akumulasi tuntutan karyawan sistem kerja kontrak (outsourcing) yang tak kunjung dihiraukan manajemen perusahaan itu.
"Peletupnya memang ada orang asing yang bicara rasis. Tapi ketika dikonfrontir dengan tokoh perburuhan di sana, sebetulnya akumulasi kekesalan merasa tuntutan tidak pernah dihiraukan. Dari 9.000 pekerja sebagian besar outsourcing, padahal mereka buruh inti. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan karyawan inti tak boleh outsorcing," kata Ketua BNP2TKI, Jumhur Hidayat di sela-sela diskusi soal Perburuhan di Kantor Mimbar Politik, Jl Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4/2010).
Diakui Jumhur, apa yang terjadi di Batam akibat tak adanya pengawasan dari pemerintah. Kurangnya pengawasan akibat otonomi khusus Batam serta para kepala daerah yang tak memahami fungsi-fungsi UU Ketenagakerjaan.
Terkadang, kata dia, kepala dinas di Batam diganti-ganti dengan orang yang tak paham dengan UU Ketenagakerjaan dan hubungan Industrial, sehingga tak ada pengawasan.
"Kalau mu jujur, ini api dalam sekam. Untung ini terjadinya hanya di Batam, jadi terisolir. Kalau terjadi di daerah Industri bisa merembet," tegasnya.
Terkait rencana demo besar-besaran pada Hari Buruh Dunia tanggal 1 Mei (May Day) yang dinilai berpotensi menimbulkan kericuhan, Jumhur tidak terlalu mengkhawatirkannya.
"Tak pernah demo buruh yang rusuh. Serdikal-radikalnya, masih well-organized, jadi tak usah dikhawatirkan," pungkasnya.
(zal/lrn)
Mendagri: Jangan Emosi Minta Satpol PP Dibubarkan
Tragedi berdarah di Tanjung Priok, Jakarta Utara, antara Satpol PP dan warga disesalkan banyak pihak. Belakangan Satpol PP pun menjadi kambing hitam. Hingga muncul desakan agar polisi pamong praja itu dibubarkan.
Namun Mendagri Gamawan Fauzin tidak setuju dengan adanya usul pembubaran Satpol PP. Tidak semua aksi Satpol PP brutal.
"Jangan terlalu cepat dibubarkan, jangan mengambil keputusan dengan emosi. Satpol PP itu peranannya sesuai UU (UU No 32 tahun 1999)," terang Gamawan, Kamis (15/4/2010).
Berikut petikan lengkap wawancara detikcom dengan Gamawan perihal Satpol PP:
Bagaimana menurut Anda kaitan insiden di Tanjung Priok dengan tuntutan pembubaran Satpol PP?
Peranan Satpol PP ada dalam amanat UU No 32 tahun 1999 (tentang Otonomi Daerah), untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban di daerah perlu perangkat. Masyarakat juga perlu hidup tenang dan tertib, misalnya kalau trotoar dipakai tempat berdagang bagaimana? Perlu ada institusi untuk menciptakan ketertiban agar pedagang tidak seenaknya.
Jadi peran Satpol PP masih dibutuhkan?
Untuk membantu dalam menciptakan ketertiban dan penegakan Perda kalau ada yang tidak jalan. Tugasnya mulia dan baik, yang menjadi tugas kita sekarang apakah pelaksanaan tugasnya sudah tepat cara-caranya.
Artinya ada yang perlu dibenahi?
Kalau memang ada kekurangan ya perlu dibenahi. Kita di departemen tugasnya pembinaan umum dan regulasi. Pelaksanaannya kabupaten, kota dan provinsi untuk pembekalan pada aparat Pol PP, sehingga memiliki kemampuan dan pengetahuan.
Dari kasus Tanjung Priok ini apa evaluasi bagi Satpol PP?
Keberadaan Satpol PP tidak perlu diragukan, yang dievaluasi pelaksanaan tugas harus memahami psikologi sosial dan sosiologi, bagaimana bergerak di lapangan berhadapan dengan masyarakat, harus bermusyawarah, tenang dulu.
Bagaimana dengan banyak pihak menilai tindakan Satpol PP banyak yang melanggar HAM?
Ya kita lihat flash back, tidak kita pukul rata, harus kita lakukan kajian. Selama ini kan banyak juga kerja Satpol PP yang sukses dan berhasil. Kita tidak bisa menggeneralisir.
Terkait insiden Priok ini tentu ada yang mesti bertanggung jawab?
Begini, perangkat di bawah itu ada dalam pengendalian dan penugasan. Siapa yang memberi penugasan, bagaimana penugasan itu dilaksanakan. Kalau komandannya bagaimana dia melakukan penugasan itu.
Agar tidak terulang kembali peristiwa ini, apa perlu ada pendidikan HAM bagi Satpol PP?
Peristiwa yang kemarin menjadi masukan untuk melakukan perbaikan kepada perangkat. Pembinaan Satpol PP karena ini lembaga perangkat daerah kota dan lain. Dan jangan terlalu cepat minta dibubarkan, jangan mengambil keputusan dengan emosi.
Namun Mendagri Gamawan Fauzin tidak setuju dengan adanya usul pembubaran Satpol PP. Tidak semua aksi Satpol PP brutal.
"Jangan terlalu cepat dibubarkan, jangan mengambil keputusan dengan emosi. Satpol PP itu peranannya sesuai UU (UU No 32 tahun 1999)," terang Gamawan, Kamis (15/4/2010).
Berikut petikan lengkap wawancara detikcom dengan Gamawan perihal Satpol PP:
Bagaimana menurut Anda kaitan insiden di Tanjung Priok dengan tuntutan pembubaran Satpol PP?
Peranan Satpol PP ada dalam amanat UU No 32 tahun 1999 (tentang Otonomi Daerah), untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban di daerah perlu perangkat. Masyarakat juga perlu hidup tenang dan tertib, misalnya kalau trotoar dipakai tempat berdagang bagaimana? Perlu ada institusi untuk menciptakan ketertiban agar pedagang tidak seenaknya.
Jadi peran Satpol PP masih dibutuhkan?
Untuk membantu dalam menciptakan ketertiban dan penegakan Perda kalau ada yang tidak jalan. Tugasnya mulia dan baik, yang menjadi tugas kita sekarang apakah pelaksanaan tugasnya sudah tepat cara-caranya.
Artinya ada yang perlu dibenahi?
Kalau memang ada kekurangan ya perlu dibenahi. Kita di departemen tugasnya pembinaan umum dan regulasi. Pelaksanaannya kabupaten, kota dan provinsi untuk pembekalan pada aparat Pol PP, sehingga memiliki kemampuan dan pengetahuan.
Dari kasus Tanjung Priok ini apa evaluasi bagi Satpol PP?
Keberadaan Satpol PP tidak perlu diragukan, yang dievaluasi pelaksanaan tugas harus memahami psikologi sosial dan sosiologi, bagaimana bergerak di lapangan berhadapan dengan masyarakat, harus bermusyawarah, tenang dulu.
Bagaimana dengan banyak pihak menilai tindakan Satpol PP banyak yang melanggar HAM?
Ya kita lihat flash back, tidak kita pukul rata, harus kita lakukan kajian. Selama ini kan banyak juga kerja Satpol PP yang sukses dan berhasil. Kita tidak bisa menggeneralisir.
Terkait insiden Priok ini tentu ada yang mesti bertanggung jawab?
Begini, perangkat di bawah itu ada dalam pengendalian dan penugasan. Siapa yang memberi penugasan, bagaimana penugasan itu dilaksanakan. Kalau komandannya bagaimana dia melakukan penugasan itu.
Agar tidak terulang kembali peristiwa ini, apa perlu ada pendidikan HAM bagi Satpol PP?
Peristiwa yang kemarin menjadi masukan untuk melakukan perbaikan kepada perangkat. Pembinaan Satpol PP karena ini lembaga perangkat daerah kota dan lain. Dan jangan terlalu cepat minta dibubarkan, jangan mengambil keputusan dengan emosi.
Asal Kejaksaan Serius, Penyelesaian Kasus Bibit-Chandra Mudah
Kejaksaan dinilai sebagai pihak yang paling menentukan atas berlanjut atau tidaknya kasus yang melilit pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Asal Kejaksaan serius, kasus ini bisa dengan mudah diselesaikan.
"Banyak jalan keluar yang tersedia bagi masalah ini, tapi keseriusan jaksa yang jadi penentu," kata Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar, Minggu (25/4/2010).
Menurut Zainal, banyak jalan yang bisa dilakukan jaksa untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra, yakni melalui banding atau deponering (mengesampingkan kasus demi kepentingan umum). Namun, jalan itu tidak akan membuahkan hasil jika jaksa tidak serius menyelesaikan kasus ini.
Zainal pun tidak menilai keputusan banding Kejaksan merupakan pilihan 'berjudi'. Jika memori banding disusun serius dengan penjelasan alasan sosiologis yang baik, kemungkinan besar gugatan praperadilan Anggodo bisa kalah di Pengadilan Tinggi.
"Semua bisa dijelaskan dengan baik," kata dia.
Sejak diterbitkan, Zainal menilai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus Bibit-Chandra memang sangat lemah. Namun, ia tidak mau menduga apakah hal itu disengaja atau tidak.
"Ketidakseriusan boleh jadi disengaja atau tidak," pungkasnya.
"Banyak jalan keluar yang tersedia bagi masalah ini, tapi keseriusan jaksa yang jadi penentu," kata Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar, Minggu (25/4/2010).
Menurut Zainal, banyak jalan yang bisa dilakukan jaksa untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra, yakni melalui banding atau deponering (mengesampingkan kasus demi kepentingan umum). Namun, jalan itu tidak akan membuahkan hasil jika jaksa tidak serius menyelesaikan kasus ini.
Zainal pun tidak menilai keputusan banding Kejaksan merupakan pilihan 'berjudi'. Jika memori banding disusun serius dengan penjelasan alasan sosiologis yang baik, kemungkinan besar gugatan praperadilan Anggodo bisa kalah di Pengadilan Tinggi.
"Semua bisa dijelaskan dengan baik," kata dia.
Sejak diterbitkan, Zainal menilai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) kasus Bibit-Chandra memang sangat lemah. Namun, ia tidak mau menduga apakah hal itu disengaja atau tidak.
"Ketidakseriusan boleh jadi disengaja atau tidak," pungkasnya.
Sabtu, 17 April 2010
Rusuh Tanjung Priok
mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi sedih, bahkan sempat mengelus dada saat meninjau lokasi bentrokan Tanjung Priok.
Menurut Hasyim rusuh massa dengan aparat Satpol PP plus Polisi itu adalah gambaran dari kemarahan masyarakat yang terpendam selama ini. "Itu adalah akumulasi kejengkelan masyarakat yang sudah lama dan momentumnya ketemu di Tanjung Priok. Rakyat tidak pernah mendesain kekerasan, mereka hanya melakukan reaksi atas aksi yang dilakukan aparat," ujar Hasyim di Jakarta, kemarin.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Depok, Jawa Barat ini menjelaskan, selarrla ini kepentingan dasar masyarakat kerap diusik oleh Satpol PP. Hal itu tentunya melahirkan kejengkelan. Dan kejengkelan yang sudah mengendap lama itu meledak lewat momentum penggusuran makam Mbah Priok.
Syukur rusuh massa itu, dapat dieliminir, jika tidak, bukan tidak mungkin bakal meluas ke sudut wilayah Jakarta lainnya.
Agar tak terulang lagi, Ha-syim meminta pemerintah mendesain ulang cara perlakuan mereka terhadap rakyat. Dia berharap, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan yang berkeadilan, bukan pendekatan hukum prosedural dan tekstual. Karena dijelaskan Hasyim tak jarang pendekatan yang mengutamakan hukum prosedural dan tekstual cuma berpihak kepada orang kaya dan kuat. "Selain itu, terhadap aparat Satpol PP juga mesti dilakukan moralisasi. Kalau aparat Satpol PP tak segera diperbaiki maka akan menambah beban citra Presiden, " tambah Hasyim. kal
Langganan:
Postingan (Atom)